SANGATTA — Satpol PP Kutai Timur menyampaikan kekhawatiran terkait rencana pengurangan anggaran yang berpotensi mempengaruhi efektivitas operasional pada tahun 2025.
Dengan wilayah tugas yang luas dan kebutuhan lapangan yang tinggi, pemangkasan anggaran dinilai dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Ketua Satpol PP Kutim, Fata Hidayat, mengatakan bahwa efisiensi anggaran memang dapat dilakukan, namun tidak boleh mengurangi fungsi vital pelayanan publik yang menjadi tugas utama lembaganya.
“Luas wilayah kita besar, sementara personel kami terbatas,” ujarnya, Senin (17/11/2025).
Fata menjelaskan bahwa pemotongan anggaran dapat menghambat sejumlah program penting, seperti patroli rutin, pengamanan acara pemerintahan, hingga upaya penegakan peraturan daerah.
“Kalau sampai ada pengurangan, pasti berdampak,” tegasnya.
Menurut Fata, efisiensi bisa diterapkan tanpa mengganggu program prioritas.
Namun ia berharap pemerintah daerah mempertimbangkan ulang rencana pemangkasan anggaran agar pelayanan publik tetap terjaga.
“Kami tidak ingin layanan ke masyarakat menurun,” katanya.
Saat ini Satpol PP masih mengandalkan tenaga outsourcing untuk menutup kekurangan personel ASN.
Jika anggaran menurun, pengurangan jumlah tenaga outsourcing dikhawatirkan menjadi ancaman nyata.
“Padahal mereka sangat membantu kami di lapangan,” jelas Fata.
Ia menegaskan bahwa penurunan jumlah personel akan berdampak langsung pada tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada kegiatan yang membutuhkan banyak petugas seperti pengamanan hari besar, sidang pengadilan, hingga kegiatan OPD.
Tanpa dukungan anggaran memadai, Satpol PP tidak bisa menjalankan fungsi secara optimal.
Fata berharap pemangku kebijakan membuka ruang diskusi untuk mencari solusi terbaik di tengah kondisi fiskal yang menantang.
Ia menambahkan bahwa urusan ketertiban umum bukan hanya kepentingan institusi, tetapi kebutuhan dasar seluruh warga Kutai Timur.
“Ini bukan soal instansi kami saja, tapi soal kenyamanan seluruh warga,” tegasnya.
Meski demikian, Satpol PP tetap berupaya menjaga kualitas layanan melalui manajemen internal yang lebih efisien.
Namun Fata menekankan bahwa efisiensi tidak bisa menggantikan kebutuhan anggaran yang menjadi kunci pelaksanaan tugas di lapangan.
“Tugas kami berat, dan kami hanya ingin tetap maksimal melayani,” pungkasnya. (Adv)
