SANGATTA — Permintaan Bantuan Kendali Operasi (BKO) ke Satpol PP Kutai Timur terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Lonjakan permintaan ini membuat personel perempuan menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung kebutuhan pengamanan OPD dan instansi vertikal.
Ketua Satpol PP Kutai Timur, Fata Hidayat, mengungkapkan bahwa banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengajukan permohonan resmi penempatan personel untuk memperkuat pengamanan kegiatan mereka.
“Tidak semua OPD kami tempatkan personel, kecuali mereka yang memang meminta secara resmi,” ujarnya, Senin (17/11/2025).
Saat ini, sejumlah OPD yang mengajukan BKO antara lain Bappeda, BPKAD, Dinas Perkebunan, serta Dinas Kominfo.
Selain instansi daerah, beberapa instansi vertikal juga mengajukan permintaan, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama.
Menurut Fata, meningkatnya kebutuhan personel perempuan menjadi salah satu tren yang paling menonjol, terutama dalam kegiatan sidang maupun proses penggeledahan.
“Kalau sidang, terutama penggeledahan, itu wajib dilakukan petugas perempuan. Sedangkan mereka kebanyakan punya sekuriti laki-laki,” jelasnya.
Permintaan serupa juga datang dari Kementerian Agama, terutama untuk kegiatan manasik haji yang melibatkan ibu-ibu lansia.
“Tidak mungkin dibantu petugas laki-laki, jadi kami siapkan tambahan anggota perempuan,” tambah Fata.
Meski komposisi anggota laki-laki dan perempuan di Satpol PP cukup seimbang, Fata menegaskan bahwa pengiriman personel selalu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.
Tidak ada standar baku dalam jumlah maupun pola penempatan.
Tantangan terbesar saat ini adalah menjaga distribusi personel agar tugas utama Satpol PP tidak terganggu.
Penugasan BKO harus berjalan seiring dengan kebutuhan pengawasan lapangan dan pelayanan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa sistem penugasan menuntut fleksibilitas tinggi.
Selain menjaga aset pemerintah, Satpol PP juga harus merespons berbagai permintaan teknis dari OPD tanpa mengurangi fungsi penegakan peraturan daerah.
Permintaan BKO diperkirakan meningkat menjelang 2025 seiring bertambahnya aktivitas pemerintahan.
Karena itu, penguatan personel perempuan menjadi salah satu fokus penting agar pelayanan tetap berjalan sesuai standar.
Dengan skema BKO yang lebih terkoordinasi, Satpol PP Kutim berharap pengamanan di berbagai instansi dapat berjalan tertib, profesional, dan responsif.
“Kami ingin memastikan setiap instansi mendapatkan dukungan sesuai kebutuhan mereka,” pungkasnya. (ADV)
