SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan menekankan kecepatan respons dan keterlibatan langsung di lapangan.
Dalam kegiatan Rencana Aksi Daerah (RAD) Sitisek, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ATS tidak bisa mengandalkan pendekatan administratif semata.
Ia menyebut bahwa memahami kondisi keluarga secara langsung jauh lebih penting dibanding hanya membaca laporan.
“Kalau ada laporan anak tidak sekolah saya siap datang langsung karena persoalan seperti ini tidak bisa hanya diselesaikan dari kantor,” terangnya pada Jum’at (21/11/2025).
Menurut Ardiansyah, komunikasi tatap muka dengan orang tua memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai alasan anak berhenti sekolah.
Ia menilai banyak kasus terjadi bukan karena keterbatasan biaya, tetapi karena dinamika lingkungan dan kurangnya perhatian orang dewasa di sekitar anak.
Ia menyinggung salah satu temuan di Simpang Tiga Sangatta Utara yang memerlukan tindakan cepat.
Dari kasus itu, Bupati menyimpulkan bahwa ketidakseriusan dalam menindaklanjuti laporan justru membuat masalah semakin lama terselesaikan.
Dengan turun langsung, pemerintah bisa menentukan bentuk bantuan yang diperlukan mulai dari paket perlengkapan sekolah, solusi transportasi, hingga memasukkan anak ke jalur pendidikan kesetaraan.
Ardiansyah juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh menunggu laporan menahun baru bergerak. Penanganan ATS, katanya, membutuhkan pola kerja yang aktif, bukan reaktif.
ATS itu harus dilihat langsung alasannya dulu baru kita tentukan tindakan yang tepat,” terangnya.
Ia menekankan bahwa konsistensi menjadi kunci.
Pendekatan kunjungan rumah tidak boleh terjadi hanya pada kasus tertentu atau momentum tertentu, tetapi harus menjadi bagian dari mekanisme kerja pemerintah daerah.
Bupati optimistis bahwa strategi respons cepat dan turun lapangan akan mempercepat pengembalian anak-anak ke dunia pendidikan.
Selain menyelesaikan masalah, pendekatan ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia menegaskan bahwa setiap langkah kecil seperti kunjungan rumah adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan hak pendidikan anak tetap terjaga. (ADV)
