SANGATTA — Satpol PP Kutai Timur mendorong pelaksanaan pelatihan rutin bagi anggota baru, khususnya tenaga outsourcing yang jumlahnya kini mencapai lebih dari dua ratus orang.
Pelatihan ini dinilai krusial untuk memastikan seluruh personel memahami SOP, etika pelayanan, hingga standar penegakan peraturan daerah.
Ketua Satpol PP Kutim, Fata Hidayat, menegaskan bahwa keberagaman latar belakang anggota baru membuat proses standarisasi menjadi kebutuhan mendesak.
“Anggota baru punya latar belakang berbeda-beda, jadi harus distandarisasi,” ujarnya, Senin (17/11/2025).
Fata menekankan bahwa tugas Satpol PP tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga kemampuan mental, komunikasi, dan pengendalian diri saat menghadapi masyarakat.
“Bisa saja orangnya kuat, tapi kalau tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakat, itu masalah,” jelasnya.
Materi pelatihan dirancang mencakup penegakan perda, teknik negosiasi, penanganan konflik, hingga protokol pengamanan di OPD.
Program ini disusun agar petugas tidak salah bertindak di lapangan, terutama bagi tenaga outsourcing yang memiliki batas kewenangan tertentu.
“Kalau mereka tidak tahu batasannya, nanti terjadi salah tindakan,” tegas Fata.
Selain itu, meningkatnya permintaan Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari berbagai OPD membuat peningkatan kapasitas anggota semakin penting.
Kompleksitas tugas kini menuntut profesionalisme tinggi, termasuk kemampuan membaca situasi dan merespons cepat.
Rencananya, pelatihan akan digelar setiap triwulan bekerja sama dengan instruktur profesional serta pihak kepolisian.
Meski membutuhkan tambahan anggaran, Fata menilai manfaatnya jauh lebih besar bagi kualitas pelayanan publik.
“Pelayanan ke masyarakat akan lebih baik kalau anggota kami punya bekal yang benar,” ujarnya.
Pelatihan juga diharapkan menjadi sarana evaluasi kinerja rutin, sehingga Satpol PP dapat menentukan kebutuhan rotasi, penempatan, hingga pengawasan yang lebih tepat.
Fata berharap usulan ini mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah daerah, agar penguatan SDM benar-benar menjadi prioritas Satpol PP pada tahun 2025.
“Personel kami adalah ujung tombak. Kalau mereka siap, maka pelayanan pasti lebih maksimal,” pungkasnya. (Adv)
