Kurawal, Balikpapan – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih kembali mendapatkan pengakuan. Melalui berbagai inovasi pelayanan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, Pemkab Kutim berhasil membawa pulang penghargaan Tribun Kaltim Award 2026 untuk kategori Komitmen Pelayanan Publik Terbaik Tanpa Suap.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam malam apresiasi yang berlangsung di Ballroom Hotel MaxOne Balikpapan, Kamis (30/7/2026). Capaian ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi sekaligus membangun budaya pelayanan yang berorientasi pada integritas.
Selama beberapa tahun terakhir, Pemkab Kutim terus melakukan penyempurnaan sistem pelayanan publik agar lebih terbuka dan mudah diakses masyarakat. Seluruh informasi mengenai biaya pelayanan dipublikasikan secara transparan, sementara setiap jenis layanan telah memiliki standar operasional yang mengatur mekanisme, persyaratan, hingga target waktu penyelesaian sehingga masyarakat memperoleh kepastian dalam mengurus administrasi.
Modernisasi pelayanan juga dilakukan melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Inovasi ini memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan secara elektronik sehingga proses administrasi menjadi lebih praktis sekaligus mengurangi kontak langsung yang berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar.
Dalam mendukung tata kelola keuangan yang lebih akuntabel, pemerintah daerah menerapkan sistem pembayaran non-tunai pada seluruh transaksi pajak dan retribusi daerah. Pembayaran melalui QRIS, virtual account, maupun kanal perbankan elektronik menjadi bagian dari upaya menciptakan transaksi yang lebih aman, terdokumentasi, dan mudah diawasi.
Tidak hanya memperbaiki sistem pelayanan, Pemkab Kutim juga terus memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan aparatur sipil negara. Berbagai program sosialisasi mengenai pencegahan gratifikasi rutin dilaksanakan, disertai komitmen bersama seluruh ASN untuk menjalankan tugas secara profesional dan menjunjung tinggi integritas.
Perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Hal tersebut terlihat dari semakin baiknya capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang menjadi instrumen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengukur efektivitas pencegahan korupsi di daerah.
Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, yang hadir mewakili Bupati Kutai Timur, Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen seluruh perangkat daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
“Memang itulah komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya secara terbuka, transparan, dan berusaha semaksimal mungkin tidak ada pembiayaan,” kata Ronny.
Ia menuturkan, prinsip pelayanan yang dijalankan pemerintah bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh kemudahan, kepastian, serta kenyamanan saat mengakses layanan pemerintah. Seluruh pembenahan yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi.
“Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan memberikan sebuah kontribusi yang besar kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ronny menilai transformasi digital menjadi salah satu pilar utama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi dinilai mampu mempercepat proses administrasi sekaligus memperkuat transparansi sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan.
Saat ini masyarakat telah diberikan berbagai pilihan layanan berbasis elektronik untuk mengurus keperluan administrasi tanpa harus selalu datang ke kantor pemerintahan. Kehadiran layanan digital tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memberikan pengalaman yang lebih mudah bagi masyarakat.
“Kalau kita bicara transformasi digital memang itu salah satu cara memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang akan memberikan kemudahan dalam melakukan administrasi pemerintahan. Kami berharap masyarakat terbiasa memanfaatkan layanan digital sebesar-besarnya sehingga memberikan dampak yang positif,” tuturnya.
Penghargaan Tribun Kaltim Award 2026 menjadi bukti bahwa langkah reformasi birokrasi yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berjalan pada arah yang tepat. Tidak hanya mengedepankan pemanfaatan teknologi, pemerintah daerah juga terus membangun budaya pelayanan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai fondasi utama mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.
