SANGATTA — Kekosongan kuota internet yang sempat melumpuhkan aktivitas digital di sejumlah sekolah Kutai Timur menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah.
Insiden itu membuka fakta bahwa miskomunikasi antar dinas bisa berdampak langsung pada proses belajar ribuan siswa.
Agar gangguan serupa tak kembali terulang, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mendesak sinkronisasi anggaran internet pendidikan mulai tahun depan.
“Waktu itu hanya miskomunikasi saja antara Dinas Pendidikan dan Kominfo,” jelas Kepala Bidang Infrastruktur TIK Kominfo Kutim, Sulaiman, Rabu (19/11/2025).
Untuk mencegah kekosongan kuota kembali terjadi, Kominfo kini sedang menyusun langkah sinkronisasi lintas dinas secara lebih terstruktur.
Kolaborasi dengan Bappeda, BKAD, dan Dinas Pendidikan diperkuat agar alur anggaran berada pada jalur yang jelas dan tidak tumpang tindih.
Sulaiman menegaskan bahwa Kominfo tetap mengusulkan anggaran cadangan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan internet pendidikan.
Namun, usulan itu harus selaras dengan rencana dinas lainnya agar tidak terjadi duplikasi anggaran.
“Kami tetap mengusulkan, tapi harus jelas agar tidak terjadi double anggaran,” tegasnya.
Diskusi lanjutan antar dinas juga akan menentukan apakah anggaran internet pendidikan tahun berikutnya tetap ditangani Kominfo atau dialihkan ke Dinas Pendidikan.
Keputusan ini dinilai sangat penting, karena berkaitan langsung dengan model pengelolaan dan kesinambungan layanan jaringan sekolah.
Sejumlah sekolah menyambut langkah ini karena membutuhkan kepastian layanan digital setiap bulan.
Dengan anggaran yang jelas, aktivitas belajar berbasis internet seperti pengunduhan materi, ujian daring, hingga pelatihan digital dapat berjalan tanpa gangguan.
Pemerintah mencatat kebutuhan kuota sekolah meningkat tajam selama dua tahun terakhir, seiring semakin banyaknya materi berbasis video dan platform digital yang digunakan guru dan siswa.
Karena itu, anggaran internet harus menyesuaikan perubahan pola pendidikan.
Selain kuota, stabilitas dan kecepatan internet juga masuk dalam pertimbangan anggaran.
Pemerintah menekankan bahwa layanan digital di sekolah tidak hanya harus tersedia, tetapi juga layak dan mendukung proses pembelajaran.
Rapat sinkronisasi antar dinas dijadwalkan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan.
Semua pihak diminta membawa data kebutuhan aktual lapangan agar keputusan anggaran benar-benar berbasis fakta, bukan asumsi.
Melalui koordinasi ini, pemerintah berharap Kutai Timur memiliki sistem pendanaan digital yang lebih solid dan terencana.
Dengan demikian, pembelajaran berbasis teknologi dapat berlangsung stabil sepanjang tahun tanpa hambatan administratif.
Seluruh langkah ini ditegaskan sebagai komitmen bersama demi peningkatan kualitas pendidikan dan kenyamanan siswa dalam mengakses pembelajaran digital. (ADV)
