SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur semakin serius memperkuat tata kelola pemerintahan digital dengan menyiapkan sistem pengelolaan data terpadu.
Langkah ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Smart Governance yang lebih cepat, transparan, dan efisien.
Upaya tersebut merupakan bagian dari pengembangan Program Smart City yang saat ini tengah digarap Pemkab Kutim, dengan fokus pada integrasi data lintas perangkat daerah agar pelayanan publik dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat.
Kepala Diskominfo Kutai Timur, Ronny Bonar, menyampaikan bahwa keberhasilan Smart City sangat bergantung pada pengolahan data yang terstruktur dan saling terhubung.
“Intinya kan gini, ada data, data diolah, dan masyarakat bisa langsung mengakses hasilnya. Jadi nanti tidak perlu lagi datang ke OPD A, OPD B, atau OPD C. Cukup buka dari smartphone,” ujarnya dalam Sosialisasi Program Smart City di Hotel Royal Victoria, Senin (10/11/2025).
Sebagai langkah teknis, Diskominfo juga menyiapkan server daerah yang akan ditempatkan di Pusat Data Nasional (PDN).
Pemindahan ini diharapkan mampu meningkatkan keamanan data serta stabilitas layanan digital pemerintah.
“Server kita tahun ini akan kita taruh di PDN. Dengan begitu, data akan lebih aman karena milik kita sendiri, tidak dititipkan ke pihak lain,” ungkap Ronny.
Ronny menekankan bahwa Smart City bukan hanya soal teknologi, tetapi mengenai keterhubungan antarpemangku kepentingan.
Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus berada dalam satu ekosistem digital yang saling mendukung.
“Smart City itu sebenarnya adalah bagaimana seluruh elemen di masyarakat, pemerintah, swasta, bisa saling terkoneksi dan berkolaborasi,” tegasnya.
Dengan sistem data terpadu yang sedang dibangun, Diskominfo berharap layanan pemerintahan Kutai Timur ke depan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan mudah diakses.
Langkah ini juga mempertegas komitmen daerah menuju tata kelola pemerintahan modern yang berbasis teknologi.(ADV)
