SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), terus memperkuat layanan pendidikan inklusif melalui rencana pembangunan Sekolah Rakyat.
Fasilitas ini digagas untuk memastikan anak-anak dari keluarga rentan tetap mendapatkan hak belajar, meski menghadapi berbagai hambatan administratif maupun ekonomi.
Dalam sambutan pada Program RAD Sitisek, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kelompok yang selama ini kurang terjangkau oleh sekolah formal.
“Sekolah Rakyat ini penting karena menyediakan layanan dari SD sampai SMA dalam satu sistem yang terintegrasi,” terang bupati pada Jum’at (21/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa kategori keluarga rentan tidak hanya mencakup warga miskin, tetapi juga pendatang yang datang tanpa tempat tinggal tetap.
Banyak di antara mereka bekerja di sektor informal, sehingga anak-anak mereka kerap terlepas dari sistem pendidikan reguler.
Untuk mendukung akses tersebut, Pemkab Kutim telah menyiapkan dua alternatif lokasi pembangunan sekolah.
Bupati lebih mendorong pembangunan di Jalan AMD meskipun kondisi geografisnya cukup menantang, karena wilayah itu dinilai strategis untuk menjangkau kelompok-kelompok paling rentan.
Dalam pandangannya, akses pendidikan harus dimulai dari wilayah yang paling membutuhkan.
Lokasi sekolah, katanya, tidak hanya ditentukan oleh kemudahannya, tetapi oleh seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat yang kesulitan sekolah.
Selain menyediakan layanan belajar dari SD hingga SMA, Sekolah Rakyat juga direncanakan menjadi pusat layanan sosial terpadu.
Lewat kerja sama dengan Kementerian Sosial, kurikulum akan memperhatikan kebutuhan sosial anak-anak, termasuk pendampingan keluarga, pembinaan mental, dan program penguatan karakter.
Bupati menegaskan bahwa program ini merupakan langkah antisipatif agar anak-anak dari keluarga miskin tidak terjerumus dalam pekerjaan berisiko akibat putus sekolah.
“Banyak pendatang datang tanpa rumah tetap dan membawa anak usia sekolah sehingga fasilitas ini harus menjangkau mereka,” ungkapnya.
Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya meningkatkan angka partisipasi pendidikan, tetapi juga menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mengembangkan model pendidikan berbasis kebutuhan sosial masyarakat.
Menurutnya, pendidikan harus menjangkau semua kalangan, bukan hanya mereka yang memiliki kesempatan dan kemampuan ekonomi. (ADV)
