Kurawal.Id, Kutai Timur – Komitmen terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat kembali ditegaskan Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmy, saat menerima aksi penyampaian aspirasi dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Rabu (4/3/2026). Di hadapan para mahasiswa, ia memastikan seluruh masukan akan dikawal serius melalui koordinasi lintas instansi.
Aksi yang digelar di depan Gedung DPRD Kutim itu memuat lima tuntutan utama yang berfokus pada persoalan infrastruktur jalan dan ketertiban lalu lintas. Namun alih-alih bersikap defensif, Jimmy justru menunjukkan keterbukaan dan kesiapan untuk menindaklanjuti setiap poin yang disuarakan.
“Kami menyambut baik aspirasi ini. Kritik dan masukan seperti ini menjadi energi bagi kami untuk memperbaiki pelayanan publik, khususnya yang menyangkut keselamatan warga,” ungkap Jimmy.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah perlunya pemasangan rambu lalu lintas di jalur Route 9 menuju Simpang Bengalon. Mahasiswa menilai meski jalan telah diaspal dan diberi marka, ketiadaan rambu masih berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Merespons hal tersebut, Jimmy menyatakan akan mendorong pihak pelaksana proyek agar menuntaskan pekerjaan secara menyeluruh, termasuk melengkapi fasilitas keselamatan. Ia menilai rambu lalu lintas bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian vital dari sistem keamanan jalan.
Tak hanya itu, kondisi Jalan Soekarno–Hatta juga menjadi sorotan. Beberapa titik seperti di sekitar Kristiani Center, sebelum SPBU, hingga turunan Dispora disebut mengalami kerusakan yang cukup mengganggu aktivitas pengguna jalan.
Jimmy menjelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan kondisi struktur tanah dan sistem drainase di bawah permukaan jalan. Ia memastikan bahwa lokasi tersebut telah melalui proses peninjauan teknis dan akan terus dikawal agar perbaikannya berjalan optimal.
“Keamanan masyarakat adalah prioritas. Kami tidak ingin ada pembiaran. Koordinasi dengan pihak teknis akan terus kami lakukan agar penanganannya tepat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Tuntutan lain yang mencuat adalah minimnya penerangan di kawasan Road 9 yang dinilai rawan kecelakaan saat malam hari. Mahasiswa meminta agar lampu jalan segera dipasang demi mengurangi risiko bagi pengendara.
Jimmy menjelaskan bahwa jalan tersebut berstatus milik pemerintah provinsi, sementara pengelolaan lampu jalan melibatkan kewenangan teknis PLN. Meski demikian, ia menegaskan DPRD Kutim siap menjembatani komunikasi agar solusi dapat segera ditemukan.
Dalam isu pengaturan lalu lintas, mahasiswa juga meminta agar tugas tersebut sepenuhnya dijalankan aparat resmi, bukan lagi oleh sukarelawan. Menurut Jimmy, hal ini memang menjadi ranah kepolisian, namun pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut agar penanganan di lapangan sesuai prosedur.
Sementara itu, perlindungan bagi pengemudi ojek online turut menjadi pembahasan. Mahasiswa mendorong penerapan regulasi di tingkat kepolisian guna memberikan jaminan keamanan dari risiko kecelakaan maupun tindak kriminal.
Jimmy menegaskan bahwa regulasi tersebut tidak membutuhkan persetujuan DPRD, karena berada dalam kewenangan institusi kepolisian. Kendati demikian, ia berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Polres agar perlindungan terhadap para pengemudi semakin maksimal.
Di akhir pertemuan, Jimmy kembali menegaskan bahwa setiap aspirasi yang masuk akan dijadikan bahan evaluasi bersama. Ia berharap sinergi antarinstansi dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan.
“Semua yang disampaikan hari ini demi kepentingan masyarakat Kutai Timur. Kami akan kawal dan tindak lanjuti sesuai kewenangan, karena tugas kami memastikan masyarakat merasa aman dan terlayani,” pungkasnya.
