SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat peran Rukun Tetangga (RT) sebagai ujung tombak pelayanan sosial.
Melalui Program RT senilai Rp250 juta per RT, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa arah kebijakan kini tidak lagi semata-mata soal pembangunan fisik, tetapi fokus pada tiga isu yang dinilai paling mendesak: pendidikan, kemiskinan, dan stunting.
Bupati menjelaskan bahwa program ini telah disesuaikan agar bisa lebih tepat sasaran. Salah satu penekanan utama adalah kewajiban RT untuk turut mendata anak yang tidak bersekolah.
“Ketua RT adalah yang paling tahu siapa saja warganya yang anaknya tidak sekolah dan data itu harus masuk dalam program ini,” ujarnya pada Jum’at (21/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa RT memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga dapat menjadi sumber data terakurat bagi pemerintah.
Menurut Bupati, tugas ini tidak boleh dianggap administratif belaka, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari upaya menyelamatkan masa depan anak-anak Kutai Timur.
Bupati juga menegaskan bahwa arah penggunaan dana RT saat ini sudah diperluas, tidak hanya untuk penanganan fisik seperti perbaikan drainase atau jalan lingkungan.
Program tersebut kini diarahkan untuk memperkuat respons sosial terhadap keluarga miskin, memastikan anak usia sekolah tidak tercecer, serta membantu percepatan penanganan stunting.
Ia menilai bahwa temuan kasus anak tidak sekolah beberapa bulan terakhir menjadi bukti bahwa peran RT sangat dibutuhkan.
Melibatkan RT sejak awal akan membuat pendataan lebih cepat dan akurat, sehingga intervensi dari Dinas Pendidikan maupun Dukcapil bisa dilakukan tanpa menunggu waktu lama.
Program RT ini juga disiapkan agar selaras dengan kerja organisasi perangkat daerah lain.
Dengan integrasi tersebut, setiap laporan dari RT mengenai anak putus sekolah atau keluarga kurang mampu dapat langsung diproses melalui jalur program pendidikan maupun bantuan sosial.
“Tidak mungkin kemiskinan dan stunting selesai kalau data kita tidak jelas dan RT adalah kunci keakuratan data itu,” ungkapnya.
Bupati pun meminta seluruh ketua RT menjalankan amanah ini secara serius demi memastikan setiap anak di lingkungan mereka mendapatkan layanan pendidikan secara merata.
Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap penanganan persoalan pendidikan dasar menjadi lebih terstruktur. (ADV)
