SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus berupaya memperkuat pondasi kemandirian fiskal melalui penerapan sistem pajak berbasis digital. Langkah ini menjadi bagian penting dari transformasi tata kelola keuangan daerah menuju arah yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif.
Semangat tersebut tergambar jelas dalam kegiatan Gebyar dan Reward Pajak Daerah 2025, yang digelar sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang taat pajak, sekaligus simbol perubahan menuju ekosistem fiskal modern di Kutim.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa pajak daerah bukan sekadar urusan administrasi atau angka dalam laporan, tetapi juga cerminan semangat gotong royong warga untuk ikut membangun daerahnya.
“Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu adalah bagian dari rasa memiliki terhadap daerah. Itulah yang sedang kita perkuat,” ujarnya di sela kegiatan, Jumat (7/11/2025).
Pada kesempatan itu, sebanyak 44 wajib pajak teladan menerima penghargaan atas kedisiplinan mereka. Menurut Pemkab, kontribusi tersebut bukan hanya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menumbuhkan budaya kepatuhan dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan daerah.
Ardiansyah mengungkapkan bahwa potensi pajak Kutim masih sangat luas mulai dari sektor wisata, hiburan, hingga industri sarang burung walet yang terus berkembang di berbagai kecamatan. Untuk mengoptimalkan potensi itu, Pemkab kini beralih ke sistem layanan pajak digital, yang memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran dengan cepat, mudah, dan aman.
“Inovasi digital membuat layanan pajak lebih mudah diakses, lebih transparan, dan meminimalisasi potensi kebocoran penerimaan,” tambahnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim menilai bahwa transformasi digital ini bukan sekadar penggunaan teknologi, melainkan langkah strategis menuju kemandirian fiskal dan transparansi publik. Dengan sistem yang lebih terbuka, masyarakat dapat ikut mengawasi dan berpartisipasi langsung dalam pembangunan daerah.
Kegiatan seperti Gebyar dan Reward Pajak disebut menjadi momentum penting dalam mengubah perilaku fiskal masyarakat dari sekadar kewajiban administratif menjadi kebanggaan karena turut berkontribusi membiayai pembangunan daerah.
“Semakin banyak yang taat pajak, semakin kuat Kutai Timur berdiri di atas kaki sendiri,” tegas Ardiansyah. (ADV)
