KURAWAL.ID,TENGGARONG – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan bahwa festival mancing—salah satu event rekreasi favorit warga—belum memiliki kepastian untuk kembali digelar pada 2026.
Program ini ikut terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang membuat sejumlah kegiatan non-prioritas harus direview ulang.
Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kukar, Aji Muhammad Ari Junaidi, mengatakan dinas masih menunggu hasil final rasionalisasi dari pemerintah daerah sebelum memastikan kegiatan apa saja yang bisa dijalankan pada tahun depan.
“Kami masih menunggu rasionalisasi dari penghematan anggaran. Melihat arahan pusat, kemungkinan untuk melaksanakan kembali event-event besar sangat kecil. Tahun depan hanya kegiatan sesuai tupoksi Dispora yang bisa dipastikan berjalan,” ungkap Ari.
Ia menjelaskan, beberapa kegiatan yang sebelumnya masuk dalam Program Kukar Idaman, termasuk festival mancing dan sejumlah event rekreasi, belum dapat dipastikan keberlanjutannya.
Semua rencana harus menyesuaikan dengan struktur anggaran yang diperketat.
“Karena program pemerintah daerah harus selaras dengan pemerintah pusat, maka baik kegiatan maupun anggarannya harus disesuaikan. Kami tunggu hasil APBD 2026 dulu untuk mengetahui mana saja program yang disetujui,” tambahnya.
Meski banyak agenda berpotensi tertunda, kabar baik tetap ada. Ari memastikan bahwa olahraga tradisional masih terakomodasi melalui pagelaran Erau 2026.
“Untuk olahraga tradisional, itu masih teranggarkan di Erau 2026. Namun untuk kegiatan selain itu, kita harus menunggu keputusan final dari APBD,” ujarnya.
Di tengah situasi ini, Dispora Kukar tetap membuka pintu bagi komunitas olahraga yang ingin menggelar kegiatan mandiri. Namun dukungan dari pemerintah tetap harus mengikuti mekanisme resmi penganggaran.
“Kami selalu terbuka untuk komunitas. Tetapi tetap saja, semua tergantung apakah kegiatan itu masuk dalam program dan teranggarkan. Kalau ada dalam perencanaan, kami siap mendukung,” tegas Ari.
Ia kembali menegaskan pentingnya jalur resmi dalam pengajuan program, mulai dari musrenbang desa hingga mekanisme perencanaan di tingkat kabupaten.
“Masyarakat dan komunitas perlu memahami bahwa setiap kegiatan harus melalui tahapan perencanaan, mulai dari musrembang di tingkat desa. Dari sanalah pemerintah daerah bisa menampung dan mengalokasikan anggaran,” jelasnya.
Sambil menunggu kepastian APBD 2026, Dispora Kukar berkomitmen untuk menjalankan program-program prioritas serta terus mendorong partisipasi publik dalam pengembangan olahraga di daerah. (ADV)
