Kurawal.id, Tenggarong– Seiring dengan meningkatnya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kutai Kartanegara (Kukar), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar bersama BPJS Kesehatan terus berupaya mencari solusi agar layanan kesehatan tetap berjalan optimal.
Dengan proyeksi tambahan peserta sekitar 1.500 jiwa per bulan pada 2025, kebutuhan anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp69,7 miliar, sebuah tantangan besar bagi keuangan daerah.
Dalam rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan Cabang Kukar, berbagai skema pembiayaan dibahas, termasuk keterlibatan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Skema ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran daerah tanpa mengorbankan akses kesehatan bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa meskipun cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kukar telah mencapai 98,18 persen, tantangan terbesar saat ini adalah validasi dan integrasi data peserta JKN.
“Diperlukan sinkronisasi lebih lanjut agar data lebih akurat dan bantuan tepat sasaran,” ujarnya, Minggu (2/3/2025).
Peran aktif pemerintah desa dan Ketua RT menjadi kunci dalam memastikan data peserta JKN selalu terbarui.
Mereka yang lebih memahami kondisi masyarakat di tingkat akar rumput dapat membantu mengidentifikasi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan iuran JKN.
Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kukar, Ika Irawati, mengungkapkan bahwa meningkatnya jumlah peserta JKN juga berimbas pada tingginya permintaan layanan kesehatan.
“Proyeksi jumlah peserta yang terus berkembang ini menjadi tantangan besar, namun juga kesempatan untuk lebih memajukan sistem kesehatan di Kukar,” katanya.
Untuk memastikan layanan kesehatan tetap berkualitas, BPJS Kesehatan dan Pemkab Kukar berupaya memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, meningkatkan kapasitas layanan, serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.
Dengan meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan, Pemkab Kukar terus mengupayakan solusi pembiayaan yang berkelanjutan agar program JKN dapat berjalan tanpa membebani anggaran daerah.
Kolaborasi dengan sektor swasta melalui CSR, peningkatan efisiensi anggaran, serta optimalisasi peran masyarakat dalam verifikasi data menjadi langkah konkret yang tengah ditempuh.
Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Pemkab Kukar tetap berkomitmen untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya.
Keberlanjutan program JKN tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga pada sinergi antara berbagai pihak demi menciptakan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Kukar. (*)
