KURAWAL.ID,KUTAI BARAT – Seluruh kampung di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) kini tidak lagi masuk kategori tertinggal maupun sangat tertinggal. Capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah kampung untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kutai Barat, Erlinsiana, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kampung Tahun 2026 di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Senin (9/11/2026).
Menurut Erlinsiana, capaian berdasarkan data tahun 2026 tersebut perlu dipertahankan sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah kampung untuk terus melakukan pembenahan. Peningkatan status kampung harus diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang semakin baik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Rakor yang dibuka Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, itu diikuti sekitar 390 peserta. Mereka terdiri atas para camat, petinggi, anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dari 16 kecamatan, serta perwakilan perangkat daerah terkait.
Frederick Edwin menekankan bahwa peningkatan kualitas pemerintahan kampung membutuhkan hubungan kerja yang harmonis antara petinggi dan BPK. Keduanya harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta membangun komunikasi yang baik dalam menjalankan pemerintahan.
Ia juga mengingatkan agar pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan kampung dilakukan secara transparan, tertib, dan akuntabel. Setiap program harus tepat sasaran, melibatkan partisipasi masyarakat, serta mengutamakan kepentingan warga dibandingkan kepentingan pribadi maupun golongan.
Menurutnya, perbedaan pandangan antara petinggi dan BPK semestinya diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Sebab, hubungan kerja yang tidak harmonis berpotensi menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Melalui rakor yang diselenggarakan DPMK tersebut, Pemkab Kutai Barat berharap capaian pembangunan kampung dapat menjadi pijakan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.(adv/diskomkubar)
