KURAWAL.ID, KUTAI BARAT-Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), hingga penyelesaian kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga menjadi sejumlah perhatian DPRD Kabupaten Kutai Barat dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Berbagai catatan tersebut disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna XX Masa Sidang III DPRD Kutai Barat, Jumat (6/11/2026). Meski memberikan sejumlah rekomendasi, seluruh fraksi yang menyampaikan pendapat akhir menyatakan persetujuan agar Raperda APBD 2027 dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dan Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai di Ruang Sidang DPRD. Rapat tersebut dihadiri 19 dari total 25 anggota dewan sehingga dinyatakan memenuhi kuorum.
Dalam rekomendasinya, DPRD mendorong pemerintah daerah meningkatkan efektivitas penerimaan PAD, khususnya dari sektor pajak daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah di tengah keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah.
Selain itu, pengelolaan SiLPA juga diminta untuk dievaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih efektif. DPRD turut menyoroti penyelesaian program dan kegiatan yang masih berjalan serta meminta kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga dipenuhi secara tepat waktu.
Pembenahan administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah didorong mempercepat penyelesaian administrasi tersebut guna memperkuat tertib pengelolaan keuangan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Menanggapi berbagai rekomendasi tersebut, Bupati Frederick Edwin menyampaikan apresiasi atas masukan, kritik, dan saran yang diberikan DPRD selama proses pembahasan. Ia menegaskan seluruh catatan legislatif akan menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan efektivitas belanja dan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, persetujuan bersama terhadap Raperda APBD 2027 bukanlah akhir dari proses penganggaran. Pemerintah daerah masih memiliki tanggung jawab memastikan setiap program dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, efisien, transparan, dan akuntabel.
Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Frederick meminta kebijakan penganggaran dilakukan secara cermat dan terukur dengan memprioritaskan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi.
Selanjutnya, Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.(adv/diskomkubar)
